INLINK, JAKARTA Pencegahan dari penyebaran virus covis-19 sepertinya tak pernah ada penyelesaiannya. Berbagai kasus kematian, terdampak dan yang dirawat akibat virus corona semakin banyak. Bahkan program pemerintah yang dimulai dari PSBB, Kampung Tangguh, Isolasi Mandiri, PPKM Mikro, PPKM Darurat dan sampai ke PPKM Level 4 telah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona.
Bukan hanya masyarakat sipil, kalangan elite politik, pejabat, aparat dan Jurnalis pun banyak menjadi korban dari virus corona. Sebagai kontrol sosial publik yang mengedepankan etika profesi, serta mewaspadai dampak berkepanjangan, para jurnalis sepakat membangun satgas penanganan covid bagi insan pers. Hal itu telah mendapatkan respon baik oleh berbagai kalangan, namun tidak bagi Menteri Kesehatan RI.
“Jadi kalau bisa, kami minta Kemenkes atau Dinkes tiap daerah membentuk posko. Posko itu. Kan bisa didirikan di Dinkes atau di setiap organisasi jurnalis yang ada di kota/kabupaten atau di mana,” kata Ketua Satgas Covid Jurnalis, Hasan Al Habshy di Jakarta, Rabu (28/7/2021).
Guna memudahkan para jurnalis yang terpapar, Hasan berharap para jurnalis diberikan ruang perawatan khusus seperti para tenaga kesehatan. Bahkan dia mengakui telah berupaya melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemprov DKI Jakarta untuk para rekan jurnalis.
“Kita hubungkan ke Wagub DKI Ahmad Riza Patria dan ada zoom meeting yang dihadiri 70-an jurnalis. Wagub menghubungkan ke Dinkes DKI Jakarta untuk membantu kita tapi saat meeting zoom itu si Dinkes dipanggil-panggil dan waktunya dia untuk ngomong, dia bungkam, dia matiin kamera, matiin microfon,” ujar Hasan.
Sebagai bentuk dorongan moril, kata Hasan, Wagub DKI Jakarta Riza Patria telah mengirimkan bantuan dana pribadinya untuk Satgas Covid Jurnalis dan juga telah dibelikan oksigen konsentrator.
Saat ini, oksigen konsentrator tersebut dipinjamkan untuk rekan jurnalis yang membutuhkan.
“Tujuannya buat ngeback up teman-teman yang kesusahan oksigen. Jadi ketika mereka kehabisan oksigen tengah malam dan nggak bisa isi ulang, oksigen itu akan dianter ke tempatnya untuk mereka pakai, dipinjam. Setelah mereka isi ulang oksigen, mereka bisa balikan lagi dan aku pinjamin lagi ke yang lain,” jelasnya.
Selanjutnya, pertemuan virtual berikutnya diatur dan Hasan menerima balasan pesan dari pihak Pemprov. “Setelah itu, ngontak mau ngatur zoom meeting berikutnya. Tapi setelah empat harian, sekertarisnya bilang “Mas saya sudah sampaikan ke rapat pimpinan, instruksi pimpinan suruh informasi sama Kominfo”. Kemudian saya jawab Kominfo apa urusannya sama pasien, ini urusan pasien bukan urusan Kominfo, “jelas Hasan.
Hasan juga menyebut tidak adanya respon baik dari Kemenkes atas usulannya itu, “Saya japri Menkes dan respon ada stafnya yang akan kontak kita. Tapi sampai hari ini nggak ada yang kontak sama sekali. Betul, sampai hari ini belum ada bantuan atas nama pemerintah,” sambungnya.
Satgas Covid Jurnalis berharap ada posko swab test antigen, dan PCR gratis diseiap kota/kabupaten untuk jurnalis serta tersedianya ruang perawatan khusus jurnalis yang terpapar covid di rumah sakit. Sebagai penyambung lidah rakyat, para jurnalis masih harus bekerja dan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).
“Mobilitas mereka yang berada di luar rumah membuat kondisi ini rentan terpapar Covid-19. Oleh sebab itu, perhatian dari pemerintah dengan menghadirkan sejumlah fasilitas penunjang bagi para jurnalis di Indonesia sangat dibutuhkan. “Ulasnya.
Dia menyinggung, keselamatan jurnalis dan keluarganya perlu diperhatikan, sehingga apabila hasilnya positif covid maka akan cepat tertangani tanpa harus pulang ke rumah dan menjadi carrier untuk keluarga.
Melihat persoalan yang tak semestinya diacuhkan oleh Pemerintah, terkhusus Kementerian Kesehatan RI dan jajarannya di Dinkes Provinsi, Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini angkat suara. Dia menilai sikap Menteri Kesehatan dan jajarannnya dianggap tak mampu memnyelesaikan konflik kesehatan dan penanganan virus covid-19.
Dalam siaran pers nya di Jakarta, Jum’at (30/7/2021) Opan mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo dalam melakukan penanganan untuk memutus penyebaran virus covid-19 melalui Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Namun realisasinya masih tak didengar di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten.
“Jokowi sudah memberikan instruksi untuk seluruh jajaran pemerintah ditingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten untuk fokus dan serius serta humanis dalam menjalankan tugas penanganan virus covid-19. Artinya ketika instruksi tersebut telah diabaikan oleh Menkes dan Dinkes tingkat Provinsi, maka Jokowi harus turun langsung dong. “Beber Opan.
(Win).
