INLINK,JAYAWIJAYA | Anggota Komite III DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, S.E., melaksanakan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayawijaya sebagai bagian dari tugas pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Agenda utama dalam pertemuan tersebut membahas kondisi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan dan kesehatan serta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Dalam rapat tersebut, Arianto Kogoya menegaskan bahwa tenaga PPPK telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pelayanan dasar pemerintah, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, keberadaan guru dan tenaga kesehatan berstatus PPPK sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pelayanan di wilayah Papua Pegunungan yang masih kekurangan tenaga profesional,Pada (30/7/2026).
Ia menyampaikan bahwa berbagai masukan yang diterima dari pemerintah daerah menunjukkan masih tingginya kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di Papua Pegunungan. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah daerah telah berdampak pada keberlanjutan kerja sebagian tenaga PPPK, sehingga menjadi perhatian serius Komite III DPD RI.
”Hasil pengawasan dan aspirasi yang kami himpun akan kami bawa dalam rapat kerja bersama Menteri PAN-RB agar menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian bagi tenaga PPPK,” ujar Arianto Kogoya.
Arianto juga mendorong agar pemerintah pusat menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian status dan masa kerja tenaga PPPK, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, tenaga PPPK yang menunjukkan dedikasi, kinerja, dan prestasi yang baik patut diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas persoalan PPPK, Komite III DPD RI turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Dari hasil dialog bersama Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan para guru, diketahui bahwa sekolah negeri di Kota Wamena masih menjadi tujuan utama masyarakat sehingga banyak sekolah mengalami kelebihan kapasitas.
Keterbatasan ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan, serta jumlah tenaga pendidik menjadi kendala utama yang menyebabkan tidak seluruh calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri.
Melihat kondisi tersebut, Arianto Kogoya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menambah jumlah sekolah negeri di Kota Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, pembangunan sekolah baru merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Papua Pegunungan.
”Anak-anak Papua Pegunungan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Karena itu, penambahan sekolah negeri mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA menjadi kebutuhan yang harus segera diwujudkan,” tegas Arianto Kogoya.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Arianto Kogoya menegaskan komitmennya sebagai Anggota DPD RI untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Pegunungan, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap tenaga PPPK yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi berita ini dengan gaya siaran pers resmi DPD RI atau gaya portal berita online yang lebih lugas dan menarik.
(Iskhia Wakerkwa)
