INLINK Jabar | Persoalan gas 3 Kg (subsidi pemerintah) yang semakin melambung tinggi harganya, menjadi sorotan Forum Wartawan Jakarta – Indonesia (FWJ- Indonesia). Hal ini membuat Ketum FWJ-Indonesia Mustofa Hadi Karya atau biasa di sapa Opan, berinisiatif untuk melakukan Investasi, terkait apa sebab Gas subsidi pemerintah menjadi mahal bahkan langka di masyarakat.
Investigasi tim Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia dalam beberapa hari lalu mendapatkan temuan yang mencurigakan dengan lalu lalangnya berbagai kendaraan pick up dan ada juga kendaraan truk yang ditutupi terpal terlihat membawa tabung gas 3 Kg (subsidi). Hal itu dikatakan Zefferi ketua kordinator wilayah FWJ Indonesia Kabupaten Bogor paska investigasi terakhirnya, Sabtu (20/11/2021) malam.
Zefferi menyebut temuan usaha ilegal itu atas informasi yang diterimanya dari Ketum FWJ Indonesia untuk segera disikapi, “2 pekan lalu saya mendapatkan informasi dari bang Opan selaku Ketum FWJ Indonesia bahwa ada pergerakan migas ilegal di wilayah sekitar perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi, tepatnya KM 15,5 Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi
dekat dengan PT Hoja Indonesia. “diduga kalo yang disitu itu, yang kelola adalah marga Butar – Butar, “Ucap Zefferi.
“Ini tidak bisa dibiarkan, berdasarkan informasi dan penelusuran saya di lapangan, dengan cara mereka mengoplos gas Subsidi 3 kg ke tabung gas non subsidi 12 kg, sudah sangat merugikan masyarakat, salah satu contoh di wilayah Lebak, Banten, harga gas 3 kg bisa mencapai harga 35.000 ribu pertabung, “tambah Zefferi.
“Para oknum tersebut mereka hanya mementingkan keuntungan sendiri, tanpa memikirkan nasib masyarakat yang sudah susah dengan kondisi pandemi saat ini. Dengan ini saya atas nama FWJ- Indonesia, telah berkordinasi ke Humas Polres Kabupaten Bogor, AKP Ita Puspita terkait temuan itu, “sudah kok, humas Polres Kabupaten Bogor justru menyarankan untuk ditindaklanjuti ke Polsek Cileungsi. “Ujar Zefferi.
Mustofa Hadi Karya saat dikonfirmasi mengatakan, ” dalam kondisi pandemi, ekonomi sulit, ini sudah meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya ini, para pelaku bisa terjerat KPH dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka dari itu saya selaku Ketua umum FWJ- Indonesia meminta kepada aparat dan instansi terkait untuk segera bertindak dan memberikan sanksi kepada oknum – oknum nakal pengoplos atau biasa disebut Mafia gas, ” tegas Opan.
