Kang Heru CN : Jika Presiden Prabowo Ingin Rakyat Cepat Sejahtera Harus Konsekwen di Bidang Hukum Dan Serius di Bidang Ekonomi

INLINK,JAKARTA | Pengamat Sosial Politik Budaya (Sospolbud) dan Ahli di Bidang Asuransi Penjaminan serta Politisi Senior PAN serta Instruktur Nasional DPP PAN
saudaraku Heru Cipto Nugroho biasa di sapa Kang Heru CN atau Kang Jawa, ketika di minta pendapatnya terkait kebijakan Presiden Prabowo di bidang Hukum dan Ekonomi oleh sejumlah awak media dalam Acara Ekonomi di bawah Presiden Prabowo di Jakarta, Sabtu 26 Juli 2025

Menurut Kang Heru CN menjawab pertanyaan sejumlah awak media bahwa Kebijakan Presiden Prabowo sudah sangat bagus hanya perlu Konsekwen dan lebih serius dilaksanakan, pasalnya di tengah tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, dan perkembangan teknologi begitu cepat, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kembali ke nilai-nilai dasar hukum yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa dalam UUD 1945.

Lebih lanjut Kang Heru CN menegaskan Presiden Prabowo percaya bahwa untuk mencapai Indonesia kuat, makmur, dan disegani di panggung nasional hingga internasional, kita rakyat Indonesia diajak harus kembali ke prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila, sistem yang dirancang untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun selama kepemimpinannya Presiden Prabowo saat ini, menurut Kang Heru CN masih belum nyata dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia seperti contohnya berikut ini di bidang hukum kasus pagar Laut, di Tangerang, Bekasi & Kota lain seluruh rakyat Indonesia telah mengakuinya Presiden Prabowo sudah berani melarang dan memberhentikan pagar Laut di beberapa wilayah diantaranya di Tangerang, Bekasi dan juga wilayah Indonesia lainnya, akan tetapi kelanjutan hukumnya sampai saat ini masih kurang begitu jelas sehingga masyarakat di seluruh Indonesia menilai kasus hukumnya mandek alias berhenti jalan ditempat.

Begitu pula Kasus di Kementrian Pendidikan, Kasus Judi online, Kementrian PU di Medan, Kasus Tambang, Perampasan Aset maupun kasus – kasus besar lainnya yang menjadi sorotan publik kenyataannya hanya ramai di permukaan saja dan muncul sekejap mata di media massa habis itu hilang entah kemana kelanjutannya hingga saat ini belum jelas.

Sehingga membuat presepsi masyarakat di seluruh Indonesia bisa menambah turunnya kepercayaan kepada Presiden Prabowo yang telah menawarkan visi dan misi yang tidak hanya ambisius sebagai seorang pemimpin yang peduli pada masa depan rakyat Indonesia.

“Jadi menurut saya sebagai pengamat Sospolbud solusinya adalah mohon banget di bidang hukum Presiden Prabowo harus benar- benar lebih serius dan Konsekuen serta berani untuk segera memberantas hingga keakar-akarnya kasus- kasus besar korupsi merampok uang rakyat triliunan sehingga merugikan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, ‘ tegas Kang Heru CN

Selain itu juga kata Kang Heru CN tak kala pentingnya Presiden Prabowo harus lebih serius lagi dan konsisten di bidang ekonomi lantaran masyarakat di seluruh Indonesia yang memiliki usaha yang bergerak di bidang jasa terutama kontraktor dan sejenisnya, ternyata tender-tender yang di Pemerintah masih belum terlaksana karana Anggaran belum ada. Hai tersebut diduga lantaran akibat dari kebijakan Presiden Prabowo dalam efisiensi Anggaran.

“Memang saya sebagai pengamat mengakui di bidang Koperasi yang digagas oleh Presiden Prabowo sangat bagus sekali, akan tetapi usahanya masih banyak yang belum jalan, karena masih terkendala oleh permodalan serta sudah ada Bungdes jadi bisa doubel begitu pula Bank Pemberi kredit rakyat usaha kecil yang persyaratan juga masih dirasakan terlalu rumit dan banyak syarat- syarat lainnya.
Bidang ekonomi lain seperti Makan bergizi gratis juga lambat
Bidang infrastruktur lain daerah- daerah terpencil juga lambat
dan bidang-bidang lain yang hanya gembar-gembor di media tapi Pelaksanaan juga masih jalan di tempat

Maka Lanjut Kang Heru CN persoalan di bidang Ekonomi khusus perkreditan rakyat kecil untuk permodalan UMKM hendaknya Presiden Pranowo harus segera bertindak cepat turun tangan dengan memberikan akses untuk mempermudah pemberian kredit terutama bagi rakyat kecil para peminjam modal UMKM

“Menurut saya sebagai pengamat Sospolbud lantaran banyaknya kendala yang selama ini terjadi, adalah akibat Presiden Prabowo terlalu juga mudah memberikan Jabatan, yang jumlah kementriannya terlalu banyak sehingga menambah izin- izin usaha yang bikin ribet terlalu panjang urusannya, karena yang seharusnya nggak perlu, jadinya harus diada – adakan, sehingga menambah ongkos dan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat ekonomi kecil, ” Pungkas Kang Heru CN.