INLINK, Jakarta | Dalam sebuah diskusi publik terkait pemilihan calon presiden tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP Suara Rakyat) Oskar Vitriano selaku ketua membuat tagline Suara Rakyat Suara Tuhan.Hal itu diucapkan di hotel D’Arcici, Plumpang, Jakarta Utara pada hari Jumat, (2/2/2024).
“Ijinkan saya menyampaikan kegundahan masyarakat pemilih akhir-akhir ini tentang situasi politik dimana presiden sebagai simbol negara kita dalam wawancaranya mengatakan bahwa presiden dalam pemilu boleh berkampanye dan memihak?
Pertama secara filosofis
Presiden meskipun tidak disebutkan secara letterlux adalah merupakan simbol negara akan tetapi mau tidak mau sebagai kepala negara fungsinya hampir mirip sebagai simbol negara lainnya adalah sebagai pemersatu bangsa. Maka akan sangat rendah dan mengecilkan arti sebuah simbol negara kalau dia harus memihak kepada bagian kecil dari kontestan yang akan mengikuti pemilu 2024, jangan lupa bahwa simbol negara adalah panglima tertinggi TNI, Polri dan pemimpin administratur negara.
kedua marilah kita perhatikan kembali konstitusi pasal 299 uu no. 7 tahun 2017 terdiri dari 3 ayat, dan harus diinterpretasikan secara utuh bukan hanya ayat satunya saja yang memang menjelaskan hak presiden untuk berkampanye, Ayat keduanya harus tergabung dengan partai politik dan yang ketiga harus tercatat dalam tim relawan. Maka kalau pak jokowi memenuhi unsur dua dan tiga ini baru beliau boleh memihak sayangnya beliau tidak aplicable untuk aturan diatas.
Kalaupun ini debatable dan tetap disetujui maka, kita harus mengacu ke pasal 300 nya kami mengingatkan bahwa jangan sampai tugas-tugas menjalankan pemerintahan ini menjadi terbengkalai.
Di pasal 281 kemudian ada aturan aturan kalau pejabat negara mau melakukan kampanye seperti
1. Tidak menggunakan fasilitas negara
2. Melakukan cuti
ini juga sangat mengkhawatirkan karena interpretasi tipis mengenai fasilitas negara kepada pejabat negara jangan sampai kemudian presiden memberi contoh kepada pejabat negara lain yang juga melakukan kampanyenya.
Yang ketiga kami ingin menyampaikan juga bahwa diatas hukum dan konstitusi yang mungkin tidak atau sulit membuktikan pelanggarannya maka presiden sebaiknya menggunakan supremasi kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan justru membuat masyarakat bertanya dan bingung.
Maka rekomendasi kami saat ini sebaiknya presiden sebagai simbol bangsa lebih mengedepankan narasi kebangsaan dan persatuan bangsa ditengah kontestasi pemilu yang mungkin menyebabkan masyarakat terbelah
Ungkapan kegundahan dari ketua LPP SUara Rakyat tersebut diungkapkan didepan ke tiga Timses calon Presiden tahun 2024 dan para hadirin sekitar 50 peserta yang hadir.
